DampakPenyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan. By Chandra Setiawan. Standar Kompetensi. 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kompetensi Dasar. 3.2 Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. - PowerPoint PPT Presentation Selainprinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah, juga terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama, prinsip kesatuan. Ini artinya pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi dan perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan meningkatkan kesejahteraan warga lokal. Kedua, prinsip riil dan tanggung jawab. PenyelenggaraanPemerintahan Yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 24, terjemahan Nomensen Sinano, Hukum Administrasi Negara, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, h. 142. Agustin Widjiastuti, Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN cash.

dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah